Dua Bantahan terhadap Pernyataan Ustadz Abu Al-Izz

Dasar pertimbangan umat Islam yang memilih demokrasi adalah kesadaran akan pluralitas kehidupan keagamaan di negeri ini. Bukan karena tidak yakin dengan hukum-hukum Islam.

izz

Dengan judul “Model Orang yang Menolak Berhukum dengan Syari’at Islam & Kekafirannya”, sebuah situs antara lain menulis:

Dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat Islam, DKM Masjid Muhammad Ramadhan, yang beralamatkan Jln. Pulo Ribung Raya Kav. II Taman Galaxi, kota Bekasi, pada hari Ahad (03/11/13), mengadakan pengajian dengan tema “Wajah Suram Demokrasi Menjelang 2014”.

Gelombang penjelasan kebobrokan tentang sistem demokrasi pun menghiasi majelis.

Ada yang mengakui kesempurnaan Islam tapi mengingkari bahwa Islam dapat memberikan masalahat atau ragu Islam memberikan jaminan keselamatan, maka hukumnya ini adalah zindiq dan kafir.

“Saya ulangi ya biar jelas. Jadi, dia mengakui kesempurnaan Islam. Jadi, kalau dia ditanya apakah Islam mengatur urusan politik, dia bilang ya. Apakah Islam mengatur ekonomi mua’amalah, dia jawab ya. Tapi dia mengingkari atau meragukan kalau Islam dapat memberikan kemaslahatan. Maka hukumnya adalah zindiq. Kekufurannya ma’lumun minad dini bidharurah (maka kekafirannya itu telah diketahui secara dharurah dalam agama dan tidak perlu diragukan lagi),” kata Ustadz Abu Al-Izz.

Golongan yang lain yang menolak berhukum dengan syari’at Islam adalah mereka yang mengakui kesempurnaan Islam dan mengakui bahwa Islam dapat memberikan jaminan kemasalahatan kepada umat tapi mereka meninggalkan berhukum kepada syari’at Islam untuk membuat penguasa ridha.

“Jama’ah sekalian, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, jadi mengakui kesempurnaan Islam, kemudian mereka juga menyatakan bahwa Islam memberikan kemaslahatan dan mereka meninggalkan hukum syari’at karena (demi alasan – Red.) membuat penguasa ridha, apa pun alasannya, itu juga kekafiran yang telah diketahui secara dharurah dalam din,” kata ketua Forum Anti Pemurtadan Bekasi ini.

Demokrasi itu Hasil Kesepakatan

Ada beberapa hal yang akan saya tanggapi dari tulisan di atas.

Pertama, pernyataan Ustadz Abu Al-Izz, “Saya ulangi ya biar jelas. Jadi, dia mengakui kesempurnaan Islam. Jadi, kalau dia ditanya apakah Islam mengatur urusan politik, dia bilang ya. Apakah Islam mengatur ekonomi mua’amalah, dia jawab ya. Tapi dia mengingkari atau meragukan kalau Islam dapat memberikan kemaslahatan. Maka hukumnya adalah zindiq. Kekufurannya ma’lumun minad dini bidharurah (maka kekafirannya itu telah diketahui secara dharurah dalam agama dan tidak perlu diragukan lagi).”

Memang, di kalangan umat Islam secara global, demokrasi, sebagai sistem negara, masih sering diperdebatkan. Namun, bahwa Indonesia, atau rakyat Indonesia, memilih Indonesia negara demokrasi, bukan Indonesia negara agama, itu adalah hasil kesepakatan politik rakyat Indonesia, termasuk umat Islam-nya. Tapi, tidak berarti umat Islam yang memilih demokrasi meragukan bahwa Islam dapat memberikan kemaslahatan dalam segala bidang kehidupan. Tidak!

Sebagai muslim, kita tentu berkeyakinan bahwa ajaran Islam-lah yang terbaik, dalam segala bidang kehidupan. Termasuk kehidupan berpolitik. Namun kita juga menyadari, negeri ini plural dalam banyak hal: suku, ras, golongan. Termasuk agama. Nah, umat Islam yang bersepakat memilih demokrasi itu tentu mendasarkan pilihan politiknya pada kesadaran tersebut.

Jika Indonesia menjadi negara Kristen, katakanlah demikian, bagaimana dengan penganut agama lain, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain? Begitu juga jika Indonesia menjadi negara Islam, misalnya, apakah penganut agama lain, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain, mau menerima? Dan seterusnya.

Jadi, dasar pertimbangan umat Islam yang memilih demokrasi adalah kesadaran akan pluralitas kehidupan keagamaan di negeri ini. Bukan karena tidak yakin dengan hukum-hukum Islam. Maka, terbantahlah pernyataan Ustadz Abu Al-Izz di atas.

 

Bukan karena Penguasa

Hal kedua yang akan saya tanggapi adalah “Golongan yang lain yang menolak berhukum dengan syari’at Islam adalah mereka yang mengakui kesempurnaan Islam dan mengakui bahwa Islam dapat memberikan jaminan kemasalahatan kepada umat tapi mereka meninggalkan berhukum kepada syari’at Islam untuk membuat penguasa ridha.

‘Jama’ah sekalian, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, jadi, mengakui kesempurnaan Islam, kemudian mereka juga menyatakan bahwa Islam memberikan kemaslahatan dan mereka meninggalkan hukum syari’at karena membuat penguasa ridha, apa pun alasannya, itu juga kekafiran yang telah diketahui secara dharurah dalam din,’ kata ketua Forum Anti Pemurtadan Bekasi ini.”

Sumber kepentingan demokrasi itu adalah rakyat, bukan penguasa. Jadi, kata-kata “membuat penguasa ridha” dalam sistem demokrasi itu salah besar. Justru keridhaan itu harus didapatkan dari rakyat.

Contoh, dalam hal undang-undang, misalnya, bisa saja rancangan undang-unadngnya dibuat oleh penguasa, dalam hal ini pemerintah, tapi pada akhirnya RUU itu harus mendapat persetujuan rakyat, dalam hal ini wakil rakyat, DPR.

Jadi, dasar pertimbangan umat Islam yang memilih demokrasi adalah kesadaran akan kepentingan rakyat, yang di dalamnya juga termasuk umat Islam. Bukan karena keridhaan penguasa. Maka, untuk yang ini, terbantahlah juga pernyataan ketua Forum Anti Pemurtadan Bekasi itu.

ES

http://www.majalah-alkisah.com/index.php/berita-terbaru/3218-dua-bantahan-terhadap-pernyataan-ustadz-abu-al-izz

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: