[Arsip 2007] Din: Tak Perlu Khawatirkan Wacana Khilafah

Senin, 13 Agustus 2007
Din: Tak Perlu Khawatirkan Wacana Khilafah

JAKARTA– Ide untuk mewujudkan khilafah harus tetap dalam kerangka negara bangsa, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila. Hal itu dikatakan Ketua Umum PP Muhammadiyah, M Din Syamsuddin, dalam sambutannya pada Konferensi Internasional Khilafah di Stadion Utama, Senayan, Minggu (12/8/2007).

Menurut Din, khilafah adalah ajaran Islam yang baik dan disebutkan dalam Al-quran, bahkan dalam nada bahwa setiap manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Oleh karena itu konsep khilafah tidak mungkin kita tolak. Namun, kata dia, jika khilafah ditarik kepada kelembagaan politik keagamaan maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan muslim dari dulu hingga kini.

Soal khilafah historis yang pernah ada dalam sejarah Islam, misalnya, Ibnu Khaldun mengkritiknya sebagai bukan lembaga kepemimpinan politik yang bersifat keislaman, karena sesungguhnya khilafah waktu itu adalah kerajaan.

Menurut Din, gagasan untuk menegakkan khilafah sekarang ini mempunyai makna esensial perlunya persatuan umat Islam. Oleh karena itu penegakan khilafah harus tetap dalam kerangka NKRI. ”Khilafah seperti itu menolak separatisme pada satu sisi dan universalisme pada sisi lain,” katanya.

Sebagai manifestasi persatuan umat Islam khilafah tidak boleh mengurangi inklusifisme dan pluralisme bangsa. Kepada semua pihak diimbau untuk tidak perlu khawatir dengan wacana khilafah sebagai bagian dari proses demokrasi dan pluralisme. ”Justru sikap menolak dan mengecam wacana yang hidup di kalangan bangsa bisa bersfat antidemokrasi dan pluralisme.”

Soal kehadirannya pada acara tersebut, Din mengatakan, kita harus bersikap adil pada saudara sendiri. ”Saya sering hadir pada acara Buddha dan Konghocu, masak diundang saudara sendiri tidak,”jawabnya.

Akui Pluralitas

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ismail Yusanto, menolak sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, tapi tetap mengakui adanya pluralitas di dalam masyarakat.

”Kami menolak demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, karena kedaulatan itu seharusnya berada di tangan Allah,” katanya kepada wartawan dalam Konferensi Kekhilafahan Internasional di Jakarta, Minggu.

Namun, kata dia, pihaknya juga tidak serta-merta menolak pemilihan umum (pemilu) dan sistem perwakilan yang terdapat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bahkan, ujar Ismail, gerakan Hizbut Tahrir di berbagai negara juga pernah memiliki pengalaman mengikuti pemilu seperti yang terjadi di Lebanon dan Jordania.

Ia menuturkan ketika Indonesia menyelenggarakan pemilu tingkat nasional pada 2004, pernyataan resmi yang dikeluarkan HTI adalah agar rakyat memilih yang terbaik karena setiap pilihan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. (bn,di-48)

http://www.suaramerdeka.com/harian/0708/13/nas01.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: