MUI Sebut Pemohon Uji Materi UU Perkawinan Berpikiran Dangkal

Dalam sidang kelima pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), menganggap para pemohon uji materi kurang mendalami persoalan perundangan tersebut. Dalam sidang yang beragendakan mendengar keterangan pihak terkait itu, perwakilan MUI Luthfie Hakim, mengatakan, MUI sepandangan dengan pemerintah, dengan tidak memaknai Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, sebagai suatu pemaksaan.


Pasal tersebut berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

“Cara pandang pemohon tampak dangkal, justru pada Pasal 2 ayat 1, itulah aspek hukum religius,” ujar Luthfi kepada Majelis Hakim Konstitusi, Rabu (5/11/2014).

Menurut Luthfi, dibuatnya UU Perkawinan Tahun 1974 tersebut, sebenarnya telah disesuaikan dengan hukum dan ajaran agama yang sah di Indonesia. MUI menganggap pasal tersebut sebagai suatu produk hukum yang telah disesuaikan dengan keinginan masyarakat.

Cara pandang pemohon yang menganggap pasal tersebut sebagai pemaksaan untuk mengikuti hukum agama, menurut Luthfi, tidak terkait masalah konstitusionalitas, tetapi malah menunjukan ketidaktaatan kedua mempelai sebagai pemeluk agama.

“Perkawinan beda agama tidak sah. Pemohon mengajak masyarakat pada paham kolonialisme,” kata Luthfi.

Sidang di Mahkamah Konstitusi tersebut, teregistrasi dengan nomor perkara 68/PUU-XII/2014. Selain mendengar pandangan MUI, sidang tersebut juga mendengarkan keterangan pihak terkait dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI),dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/05/14012971/MUI.Sebut.Pemohon.Uji.Materi.UU.Perkawinan.Berpikiran.Dangkal

Rabu, 05 November 2014 | 15:18 WIB
Bagi Buddha, Nikah Beda Agama Itu Jodoh  

Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Bidang Ajaran, Suhadi Sendjadja, mengatakan pernikahan beda agama adalah bagian dari garis jodoh manusia. Menurut dia, Buddha tak berada dalam posisi menolak atau menerima pernikahan beda agama.

“Perkawinan bisa terjadi karena ada ikatan jodoh masa lampau yang kuat dan dalam. Perkawinan itu peristiwa kemanusiaan,” kata Suhadi di gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu, 5 November 2014. Dia tidak mau berkomentar soal landasan hukum.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang kelima uji materi Undang-Undang Perkawinan dengan agenda keterangan saksi dari Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persatuan Gereja Indonesia, dan Walubi. Berbeda dengan MUI dan PBNU yang mengambil posisi menolak, Walubi memberi kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama.

Buddha, kata Suhadi, mendorong dan mengusahakan umatnya untuk menikah dengan pasangan yang seiman. Tapi, jika ada pasangan beda agama yang hendak menikah, Buddha tetap bersedia memberi fasilitas.

Hukum perkawinan dalam Buddha dilandaskan pada karma. Menurut dia, karma untuk perkawinan adalah hukum yang berlangsung begitu saja sesuai dengan hukum sebab-akibat.

http://www.tempo.co/read/news/2014/11/05/063619769/Bagi-Buddha-Nikah-Beda-Agama-Itu-Jodoh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: